Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara soal diterbitkannya instruksi Mendagri yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Secara prinsip instruksi ini tidak diperlukan karena telah diatur dalam UU Pemda soal pemberhentian," kata Feri saat dihubungi, Kamis (19/11/2020).

Feri khawatir instruksi tersebut justru diterbitkan hanya karena ada kaitan dengan situasi kekinian. Dalam hal ini, dia menyinggung kasus yang menyeret Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Baca Juga: Denny Siregar Yakin Anies Baswedan Aman, Habib Rizieq yang Ditumbalkan

Dia menjelaskan bahwa siapa pun kepala daerah yang melanggar Undang-Undang (UU) dapat dimakzulkan (impeachment). Kendati demikian, proses pemberhentian juga tidak mudah. Urusan pemakzulan, lanjut Feri, bukanlah kewenangan mendagri atau pemerintah pada ujungnya, melainkan Mahkamah Agung (MA). "MA adalah ujung akhir proses pemberhentian," ujar dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri Nomor 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam instruksi itu disebut pemerintah bisa memberhentikan kepala daerah jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

Instruksi ini terbit sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah konsisten menegakkan protokol kesehatan. Arahan itu disampaikan Presiden pada Senin (16/11/2020).

• ·Polisi Ungkap Pelaku Penculikan Anak yang Minta Tebusan Rp1,8 Miliar
• ·Setop Gorengan
• ·Berkaca dari Kasus Petinggi Kudus, KPK: Parpol Jangan Usung Mantan Koruptor!
• ·7 Cara Rawat Kulit Selama Puasa, Tetap Glowing dan Segar Tahan Lama
• ·Mengenal Study Tour, Kegiatan yang Marak Jelang Kelulusan Sekolah
• ·SYL Rampung Diperiksa Terkait Pemerasan Firlk Bahuri, Pengacara: Tak Ada Konfrontir
• ·7 Cara Rawat Kulit Selama Puasa, Tetap Glowing dan Segar Tahan Lama
• ·Update Perang Dagang: AS Isyaratkan Negosiasi Trump dan Xi Jinping
• ·Mengenal Study Tour, Kegiatan yang Marak Jelang Kelulusan Sekolah
• ·Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat 10 Persen di 2024
• ·Kulit Bak Kilang Minyak? Bisa Jadi Makanan Ini Penyebabnya
• ·Disebut Lakukan Monopoli, Google Ajukan Banding Soal Keputusan Pengadilan AS
• ·Relawan Cakra Satya 08 Minta Prabowo
• ·Baru Dibuka untuk Turis, Wisata Korea Utara Mendadak Ditutup Lagi
• ·Pengelola Mal Tolak Usulan Luhut: Percuma...
• ·Berkaca dari Kasus Petinggi Kudus, KPK: Parpol Jangan Usung Mantan Koruptor!